Saling sindir antara calon presiden mewarnai sesi pertama Debat Capres pada Minggu (07/01). Dalam sesi penyampaian visi dan misi, Anies Baswedan menyerang Prabowo Subianto yang menurutnya memiliki ratusan ribu hektare tanah di saat "setengah anggota TNI tidak memiliki rumah dinas". Tanpa menyebut nama Anies, Prabowo menanggapi sindiran itu "asal bicara, tanpa data".
Hampir selama satu menit dalam sesi penyampaian visi-misi, Anies menyoroti kinerja Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin capres nomor urut dua, Prabowo Subianto.
Salah satu kritik itu menyasar Prabowo yang dia sebut memiliki 340 ribu hektare tanah di seluruh Indonesia. "Di saat separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya, menurut Pak Jokowi, punya 340 ribu hektar tanah di negeri ini," kata Anies.
Angka yang dirujuk Anies merujuk pada pernyataan Joko Widodo pada Debat Capres pada Pilpres 2019.
Anies kemudian melanjutkan serangannya terhadap Prabowo dengan menyebut bahwa proyek Food Estate yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan gagal.
"Ditambah lagi, food estate singkong, yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika," kata Anies.
Anies melontarkan kritik soal Kementerian Pertahanan yang pernah dibobol oleh peretas pada tahun 2023. Fakta itu, kata Anies, ironis karena anggaran kementerian ini yang mencapai Rp700 triliun.
"Anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu [peretasan]. Justru untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas," kata Anies.
Berbicara di podium dengan kemeja putih, Prabowo sempat menyanggah tuduhan Anies tersebut pada akhir penyampaian visi-misinya.
"Kami bertekad punya pertahanan kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, didorong ambisi menggebu-gebu sehingga tidak obyektif," kata Prabowo.
Secara umum, Prabowo secara panjang lebar memaparkan visi dan misinya yang mengaitkan pertahanan dan keamanan dengan kesejahteraan masyarakat.
"Selama ratusan tahun, negara-negara dari jauh datang ke Nusantara untuk intervensi, mengganggu, adu domba dan mencuri. Kita berhadapan pada fakta bahwa kekayaan alam kita diambil dengan murah. Untuk jadi negara makmur, sejahtera, rakyat bisa hidup layak, kita harus menjaga kekayaan kita," ujar Prabowo.
Ganjar Prabowo, di sisi lain, berencana menata ulang gelar pasukan militer. Dia beralasan, Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur akan menjadi pusat gravitasi baru. Rencana ini disebutnya sebagai antisipasi pertarungan global antara Amerika dan China.
”Oleh karena itu, pertahanan masuk ke wilayah 5.0, dengan teknologi sakti, rudal hipersonik, senjata siber, sensor kuantum, dan sistem senjata otonomi, dan itu bisa dilakukan, kalau anggaran Kemhan mencapai 1-2% dari PDB.
Ganjar juga meyoroti isu seperti terorisme, narkoba, pinjaman online hingga perdagangan orang. Ganjar mendorong reformasi kepolisian dengan penguatan siber sistem, termasuk pengembangan sumber daya manusia siber yang kuat.
Saling serang kritik dan sindiran Anies-Prabowo
Dalam Debat Capres kali ini, Anies dan Prabowo terlihat saling melontarkan kritik dan sindiran. Saling jawab di antara keduanya lebih menonjol ketimbang tanya-jawab mereka dengan Ganjar.
Salah satu interaksi yang menonjol di antara keduanya kembali terlihat saat Anies mengajukan pertanyaan kepada Prabowo soal hubungan etika pemimpin negara dan kemampuannya menjaga kedaulatan negara.
Merespons ini, Prabowo menyebut tiga nilai yang perlu dimiliki seorang pemimpin negara: cinta tanah air, kejujuran, dan ‘kebersihan‘. "Harus memberi contoh, tidak boleh korupsi dalam bentuk apapun," ujarnya.
"Jadi hubungan pertahanan dan kedaulatan dengan etika itu benar, harus beretika dengan benar. Jangan lain di mulut, lain di hati," kata Prabowo.
Di akhir jawabannya, Prabowo melontarkan sindiran, walau tidak secara langsung menyebut nama Anies.
"Pertahanan itu sakral, menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi, kita menghasut rakyat," ujar Prabowo.
Anies kembali melontarkan serangan saat menanggapi jawaban Prabowo. Dia menuduh terdapat "orang dalam" pada sejumlah program yang dijalankan Kemhan di bawah kendali Prabowo.
"Ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan banyak 'orang dalam' dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, PT Indonesia Defense Security Technologies. Lalu 'orang dalam' dalam pengelolaan food estate," kata Anies menuduh.
Anies juga mengungkit isu Gibran yang maju menjadi cawapres usai putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi. Soal etika, Anies juga mempersoalkan pidato Prabowo pada ajang internal Partai Gerindra, Desember lalu. "Dalam pidato, Anda mengolok-olok etika," kata Anies.
Prabowo kembali membalas tuduhan Anies. "Semua data yang saudara ungkapkan keliru. Saya bersedia duduk bersama buka-bukaan," ujarnya.
"Saya keberatan. Saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa Anda posturing. Menyesatkan. Saya boleh berpendapat kan? Anda tidak boleh bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik ttg etik," kata Prabowo.
Tiga Capres bicara Palestina
Dalam penyampaian visi-misi ini, tiga capres menyinggung isu yang sama, yaitu tentang Palestina.
"Tidak pernah lupa, Indonesia selalu setia pada kesepatan yang pernah diambil, dekolonialisasi yang dilakukan, mendorong dan meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan lain, dan komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus,” kata Ganjar.
Adapun Anies berkata, politik luar negeri Indonesia memiliki "amanah terpenting untuk menghapus penjajahan di muka bumi, khususnya terkait Palestina".
Prabowo menyebut pertahanan dan kekuatan militer akan menjadi salah satu fokusnya. Dia berkata, "kekuatan nasional harus ada kekuatan militer. Tanpa kekuatan militer, sejarah peradaban manusia mengajarkan, bangsa itu akan dilindas sperti Gaza. Diambil kekayaannya, diusir dari tanah airnya. Kita harus kuat."
Kishino Bawono, dosen program studi Hubungan Internasional di Universitas Parahyangan dengan fokus isu Timur Tengah, mengomentari isu Palestina yang disampaikan tiga capres ini.
"Dari tiga paslon, Ganjar dan Anies yang sempat memberikan highlight bahwa kemerdekaan Palestina masih menjadi arah kebijakan luar negeri Indonesia. Prabowo hanya memberikan highlight tentang Palestina, khususnya Gaza, karena asumsinya bahwa Palestina lemah militernya sehingga digilas oleh Israel.
"Tentu, kita masih harus melihat ini sebagai visi-misi dan janji kampanye, kita perlu melihat bagaimana implementasinya jika salah satu pasangan calon ini nanti terpilih," ujar Kishino.
Kishino mengomentari minimnya penekanan kepada isu Palestina sepanjang debat berlangsung.
"Dalam pernyataan penutup masing-masing pasangan-calon, kita seakan diingatkan bahwa konflik Israel-Palestina hanya diucapkan, secara panas-dingin, atau secara sepintas dalam politik Indonesia," ujar Kishino kepada BBC Indonesia.
Menurut Kishino, hanya Anies yang menyinggung soal kemerdekaan Palestina dan penghapusan penjajahan dalam pernyataan penutupnya.
"Sementara kedua pasangan lainnya tidak menyinggung itu lagi. Realita yang ada memang menunjukkan bahwa peranan Indonesia masih kurang dari apa yang sudah dilakukan sekarang, untuk benar-benar mempengaruhi konflik di Israel-Palestina, terutama sejak 7 Oktober 2023 kemarin," ujar Kishino.
Isu teknologi siber
Salah satu pertanyaan dalam sesi kedua Debat Capres ini menyoal tentang bagaimana teknologi siber, kecerdasan buatan dan setelit untuk memperkuat pertahanan Indonesia.
Peneliti di Pusat Riset Politik BRIN, Sarah Nuraini Siregar, mengatakan ketiga capres hanya berbicara di tataran global. Ketiganya tidak menyinggung persoalan utama tentang keamanan siber Indonesia.
“Isu utama adalah perlindungan data kepemilikan, data warga negara, data Indonesia sebagai bagian unsur pertahanan. Itu tidak ada yang dilontarkan secara konkrit oleh ketiga capres,” kata Sarah.
Terkait isu siber, Anies mengatakan Indonesia perlu membangun sistem pertahanan siber. Caranya, kata dia, dengan membangun sistem yang komperhensif yang melibatkan seluruh lembaga. Anies berkata, dua strategi lainnya adalah dengan membeli berbagai teknologi terbaru dan membuat mekanisme untuk merespon serangan siber.
Prabowo memandang jawaban Anies "terlalu teoritis ". Menurutnya, penguatan sumber daya manusia harus dilakukan dalam pertahanan siber.
Adapun Ganjar memberikan titik berat atas penguatan pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membangun sistem keamanan siber. Strategi lain yang disebut adalah pembangunan sistem, penguatan sumber daya manusia dan mempercepat jaringan internet.
“Pengamanan di kepolisian saya kira perlu institusi siber dipimpin jenderal bintang tiga, dan perlu duta besar siber,” kata Ganjar.
Isu Laut China Selatan
Apa inisiatif para capres agar Indonesia berkontribusi dalam mengelola Laut China Selatan (LCS)? Pertanyaan ini ditujukkan untuk capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo.
Menurut Ganjar, pertama langkah yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi kenapa persoalan LCS "20 tahun lebih" tak pernah selesai.
"Usulan kami sangat jelas dan clear, apa itu? Kesepakatan sementara," kata Ganjar. Hal ini menurutnya bisa mencegah potensi konflik.
Ganjar juga mengusulkan perkuatan patroli laut dengan penyebaran "tanker terapung" agar TNI AL bisa memenuhi kebutuhan logistiknya.
Di sisi lain, Anies mengkritik Ganjar karena tidak menyinggung peran penting ASEAN dalam merespons kekuatan Tiongkok di LCS. Hal ini dibalas Ganjar dengan menyebut: "Saya tahu persis pengambilan keputusan di ASEAN itu rumitnya minta ampun."
Lalu, Prabowo menyampaikan "perlu kekuatan pertahanan yang kuat". "Kita perlu platform, kita perlu satelit, kita perlu banyak sekali," katanya.
Idil Syawfi, Dosen Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) menilai usulan Ganjar "cukup baru, tapi perlu dielaborasi lebih lanjut dalam bentuknya seperti apa," katanya.
Menurut Idil, kode etik para pemimpin ASEAN-China terkait Laut China Selatan yang diinisasi saat ini masih sulit disepakati. Apalagi, karena posisi negara-negara ASEAN yang menjadi claimant (negara yang mengeklaim) memiliki power yang lebih lemah daripada China, kata Idil.
Permasalahan yang sama dengan ASEAN, di mana sangat sulit untuk tercapainya konsensus di antara seluruh anggota ASEAN, mengingat adanya kecenderungan dekat dengan negara tertentu.
"Peningkatan kekuatan pertahanan yang diperlukan yaitu matra laut dalam masalah di Laut China Selatan. Dan hal ini dapat diterima ketika Indonesia bisa tegas menyatakan bahwa perilaku China di Laut China Selatan merupakan ancaman bagi Indonesia," jelas Idil.
Sesi ini juga diwarnai Prawobo yang membalas kritik Anies atas pembelian alutsista bekas di lingkungan Kemenhan.
"Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan," kata Prabowo.
"Jadi barang-barang bekas itu menurut saya, menyesatkan Rakyat. Itu tidak pantas seorang profesor ngomong begitu. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat di mana pun adalah bekas, tapi usianya masih muda," kata Prabowo.
Disayangkan, isu Rohingya tak dibahas
Putri Kanesia, pengacara dan aktivis HAM dari Asia Justice and Rights (AJAR), menyayangkan tidak ada satu pun dari capres yang menyinggung isu Rohingya di dalam visi dan misi mereka.
"Mengingat Debat Capres malam ini membahas Isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik, sangat disayangkan para capres dalam visi misinya tidak menyebutkan bagaimana peran dan partisipasi aktif yang harus dilakukan Indonesia untuk merespon isu konflik kekerasan dan krisis kemanusiaan yang terjadi di kawasan, termasuk negara-negara ASEAN, seperti misalnya persoalan kudeta militer di Myanmar dan dampaknya," ujar Putri.
Isu utang luar negeri dan pembelian alutsista
Dalam sesi debat kedua, persoalan yang mencuat mengenai hubungan antara utang luar negeri dan risiko intervensi kedaulatan Indonesia dari negara pemberi utang. "Apa kebijakan paslon untuk menghindari intervensi kedaulatan Indonesia akibat utang yang terus bertambah?" demikian pertanyaan yang dibacakan moderator Anisha Dasuki, yang merupakan News Anchor iNews.
Menurut Prabowo, utang luar negeri Indonesia, jika dibandingkan dengan produk domestik bruto, termasuk salah satu yang terendah di dunia. "Masih sekitar 40% sedangkan banyak negara jauh di atas Indonesia," tutur Prabowo.
"Jadi saya tidak terlalu khawatir negara lain mau intervensi Indonesia soal utang. Kita sangat dihormati. Kita tidak pernah default. Saya keliling seluruh dunia, mereka sangat hormat dengan Indonesia," kata Prabowo.
Menanggapi jawaban Prabowo, Ganjar menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menghitung utang luar negeri. Dalam konteks pertahanan, Ganjar menggarisbawahi visi dan misinya untuk memperkuat industri pertahanan dalam negeri.
"No utang, no usang," ujar Ganjar, merujuk pada isu pembelian alutsista bekas di bawah kebijakan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan.
Sementara itu, Anies mengatakan Prabowo sebaiknya menyebut berapa presentase yang ideal supaya Indonesia bisa dikatakan "aman" dalam konteks utang luar negeri. Seperti Ganjar, Anies juga mengangkat isu alutsista bekas.
"Utang-utang yang kita gunakan harus untuk aktivitas produktif. Jangan untuk yang nonproduktif. Misalnya, utang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat," ujar Anies menyindir Prabowo sebagai Menhan.
Menurut Idil Syawfi, Direktur Parahyangan Center for International Studies dari Universitas Katolik Parahyangan, permasalahan utang luar negeri kerap dikaitkan dengan fenomena jebakan utang.
"Rasio utang luar negeri Indonesia memang masih aman, tapi kita tidak bisa menutup mata terkait dengan isu jebakan utang ini," ujar Idil.
Terkait pembelian persenjataan dengan sumber dari utang luar negeri, Idil menyebut skema ini merupakan praktik yang biasa dilakukan oleh berbagai negara, temasuk dalam skema kredit ekspor.
"Skema ini diambil karena sulitnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dibuat untuk skema pembelian multi tahun, sedangkan pembelian alutsista biasanya dilakukan dalam skema multi tahun," tutur Idil.
Kendati demikian, Idil mengatakan perlu adanya sikap selektif ketika melakukan pinjaman luar negeri untuk membiayai pembelian persenjataan.
"Khususnya agar Indonesia tidak mengalami restriksi ketika melakukan operasi militer," ujar Idil
Vrameswari Omega Wati, dosen program studi Hubungan Internasional dari Universitas Parahyangan menilai utang luar negeri untuk pembelian alutsista krusial karena isu transparansi yang bisa berujung korupsi.
"Intinya soal transparansi anggaran soal belanja alutsista mengingat saat ini lagi disorot mengenai korupsi alutsista," ujar Vrameswari.
"Dan yang jauh lebih penting apakah alutsistanya sesuai dengan kebutuhan untuk menangkal ancaman pertahanan.
"Ini yang seharusnya bisa diterjemahkan pemerintah secara jelas dalam buku putih pertahanan agar masyarakat juga tahu sebenarnya negara menganggap ancaman bisa datang dari mana," tuturnya.
Anies dan Ganjar kompak soroti kinerja Prabowo sebagai Menhan, Anies sebut skor "11 dari 100"
Dalam segmen kelima, Anies bertanya kepada Ganjar berapa skor atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto?
Ganjar menjawab 5. "Saya punya datanya, kemudian akan saya sampaikan," katanya.
Ia mengatakan jika ingin membangun pertahanan, "maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Harus ajeg."
"Kita harus betul-betul mendengarkan dari seluruh matra, seluruh proses perencanaannya harus bottom-up (dari bawah ke atas)," katanya.
Anies kemudian mengulas soal kesejahteraan personel TNI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di mana "kenaikan gaji terjadi sembilan kali."
"Selama era ini (Jokowi), hanya naik gaji tiga kali, dan naik lagi tahun depan [2024], mungkin karena pemilu naik gajinya," kata Anies.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini kembali menyinggung alutsista bekas yang berisiko terhadap keselamatan TNI.
"Mereka (TNI) bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini, tapi mereka tidak didukung dengan policy (kebijakan)," kata Anies, sambil menambahkan kinerja Prabowo sebagai menhan "skornya di bawah lima".
Tapi Ganjar memancing angkanya, dan dijawab Anies: "11 dari 100". Saat melanjutkan, Ganjar menegaskan bahwa matra menginginkan kebijakan yang datang dari akar rumput.
Saat diberi kesempatan, Prabowo ingin memastikan gagasan Anies soal anggaran pertahanan, sembari mengoreksi kedua rivalnya itu dengan menyebut data yang dipegang mereka "banyak keliru".
"Semua partai yang mengusung bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP di komisi I [DPR]," kata Prabowo.
Tapi Anies kembali membalas: "Kalau bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini, sehingga publik bisa mengetahui." Ia kembali mengkritik Prabowo yang memiliki ratusan ribu hektar lahan, akan tetapi "TNI kita, prajurit kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas."
Indeks perdamaian dan kekuatan militer turun
Giliran Ganjar bertanya pada Prabowo yang dimulai dengan latar belakang penurunan indeks perdamaian dan kekuatan militer, anggaran militer dan kapabilitas militer.
"Termasuk capaian MEF (Kekuatan Pokok Minimum) militer kita 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya?" tanya Ganjar.
Prabowo menjawab, ia sudah punya perencanaan, "tetapi yang menentukan termasuk menteri keuangan."
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyebut pandemi Covid-19 sebagai alasan. "Dua tahun di mana terjadi re-focusing (anggaran). Jadi banyak yang kita ajukan, tidak disetujui oleh menteri keuangan," kata Prabowo.
Di sela menjawab, Prabowo juga mengambil kesempatan untuk memberi klarifikasi kebijakannya sebagai Menhan untuk membeli pesawat bekas. "Bukan baru dan bekas, tapi usianya," katanya.
Ganjar pun mengungkapkan bahwa Prabowo tidak menjawab pertanyaan yang diajukan, termasuk mempertegas tuduhan kedua rivalnya itu memiliki data yang keliru.
"Jadi artinya sebenarnya, apa yang bapak jawab?". Ganjar juga menantang staf Prabowo untuk membuktikan data yang ia sampaikan keliru.
Prabowo kembali menimpali: "Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas."
Idil Syawfi, Direktur Parahyangan Center for International Studies (PACIS) dari Universitas Katolik Parahyangan, menyayangkan para capres tidak mengurai akar persoalan target MEF yang tak tercapai.
Menurut Idil hal ini disebabkan "anggaran yang masih minim, di bawah 1% dari GDP, dan alokasi anggaran pertahanan yang paling besar dialokasikan untuk biaya rutin bukan alutsista".
Hal ini, kata Idil, pada dasarnya terkait dengan komitmen negara dalam hal pertahanan.
"Dan masalah ini sudah muncul dari pemerintahan sebelumnya sejak tahun 2011 (pemerintahan SBY dan Joko Widodo periode pertama). Di mana komitmen terhadap pertahanan masih kalah dibandingkan komitmen untuk aspek ekonomi, kesejahteraan sosial ataupun Pembangunan infrastruktur.
Hal ini diperburuk dengan kondisi COVID yang menyerap anggaran yang ada untuk aspek Kesehatan dan mitigasi pandemi," kata Idil.
Diserang soal pesawat bekas, Prabowo beri sanggahan
Ganjar mempertanyakan keputusan Prabowo saat menjabat Menhan yang membeli pesawat terbang bekas dan juga menghentikan perencanaan pembangunan kapal selam antara PT PAL dan Korea Selatan.
Kritik itu disampaikan Ganjar saat menjawab pertanyaan Prabowo tentang ide peningkatan anggaran pertahanan 1-2%.
”Pak, kalau pilotnya itu musti dilatih tiga tahun dan pesawatnya bekas, dan dia harus datang lagi pelatihan lagi, dengan resiko sangat tinggi, tentu itu sangat berbahaya.”
“Kenapa industri dalam negeri menjadi prioritas...agar kita bisa konsisten dalam perencanaan dan pembangunan.”
Menanggapi itu, Prabowo menjelaskan bahwa alutsista memiliki usia 25-30 tahun. Untuk itu, tambahnya, alutsista bukan tentang bekas atau tidak, melainkan tentang usia pakai.
“Jadi pesawat Mirage 2005 yang di ada di Qatar, yang rencananya kita ingin akusisi, itu usia pakainya masih 15 tahun, dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih,“ kata Prabowo.
“Kita menuju yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya baru 3 tahun dan operasional baru 7 tahun, sementara selama 3-7 tahun ini kita perlu efek deterrent dan perlu kemampuan.”
Sarah Nuraini dari BRIN mengatakan, kritik atas pembelian pesawat bekas memang beralasan, apalagi dikaitkan dengan efektivitas teknologi, penggunaan, bahkan pertimbangan faktor keamanan SDM pengguna.
“Pembelian pesawat bekas, seperti yang Prabowo sampaikan, dapat dilakukan dengan menghitung usia teknologi pertahanannya. Namun ada pertimbangan beberapa aspek seperti bagaimana sistem operasinya maupun perawatannya, apakah malah membuat lebih tidak efisien. Jika ini semua bermasalah, maka pengadaan alutsista pesawat bekas justru merugikan,” kata Sarah.
Selain itu, tambah Sarah, pembelian alutsista harus berdasarkan identifikasi kebutuhan pertahanan negara. Salah satu variabelnya adalah identifikasi ancaman.
“Ini diperlukan untuk memutuskan bagaimana kebijakan pertahanan negara, mulai dari doktrin, organisasi, hingga pengadaan alutsista. Letak masalahnya di aspek ini, karena kita tidak memiliki updating seperti buku putih pertahanan yang merumuskan ancaman-ancaman apa saja yang akan dihadapi Indonesia,” kata Sarah.
Terlepas dari itu, Sarah menekankan bahwa pembelian alutsista baru ataupun bekas harus menekankan pada transfer teknologi, tidak hanya dengan membeli perangkat semata. Tujuannya agar membantu membangun kemandirian industri pertahanan di masa depan.
Apa yang disampaikan para capres dalam penutup mereka?
Prabowo Subianto menjadi yang pertama diberi kesempatan memberikan pernyataan di dalam sesi penutup. Dia menyatakan tekadnya untuk tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok apabila terpilih menjadi presiden. Caranya, kata dia, dengan menjaga hubungan dan kerja sama ekonomi dengan negara lain.
"Indonesia siap untuk tinggal landas. Siap untuk bangkit menjadi negara maju," ujar Prabowo.
Ganjar Pranowo, pada giliran berikutnya, mempertanyakan anggaran Kemhan yang menurutnya tidak terbuka untuk publik. "Kami tidak bisa mendapatkan data dari Kemhan secara terbuka," kata Ganjar.
Ganjar menyebut wacananya mengangkat duta besar siber dan duta besar krisis iklim. Dia juga berkata akan membuat prinsip zero tolerance untuk kecelakaan alutsista. Ganjar ingin menaikkan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB. Dia pun berwacana membuat satuan baru di setiap Polda untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Profesionalisme dan kesejahteraan TNI/Polri adalah dua hal lain yang dia sebut.
Anies Baswedan menjadi yang terakhir untuk memberikan pernyataan penutupnya. Sama seperti Prabowo dan Ganjar, beliau juga menyebut kesejahteraan kepada mereka yang diberi tugas untuk memberikan rasa aman kepada Indonesia.
Anies menekankan pentingnya pelibatan dalam kancah internasional. "Presiden akan menjadi panglima diplomasi Indonesia di tingkat dunia," ujar Anies.
Menurut Anies, terdapat seni di dalam menjelaskan kompleksitas ide dan gagasan secara lugas dalam waktu singkat di forum-forum global.
"Ketika Indonesia mencapaikan posisinya tegas, maka kita tidak akan ragu. Kita memperjuangkan penghapusan penjajahan di muka dunia. Indonesia tidak sungkan mengatakan kepada negara mana pun, hentikan penjajahan di Tanah Palestina. Usahakan itu dalam diplomasi ke seluruh tempat bukan cuma sekadar statement dari Menteri Luar Negeri," ujar Anies.
Apa kata pengamat mengenai debat ketiga secara keseluruhan?
Vrameswari Omega Wati, dosen program studi Hubungan Internasional dari Universitas Parahyangan, mengomentari pola pembahasan ketiga paslon yang dianggap "elitis" membahas isu pertahanan dan keamanan.
"Kalau dilihat dari closing statement, akhirnya Ganjar menyatakan arah politik luar negeri kita itu untuk menginterpretasikan bebas aktif adalah strategic autonomy, tetap bermitra dengan negara-negara yang strategis tapi tetep independen (bebas intervensi) walau tadi tidak dijelasin lebih lanjut," ujar Vrameswari.
Adapun tentang Anies Baswedan, Vrameswari menyebut upaya paslon ini untuk menerjemahkan isu-isu hubungan internasional dengan contoh yang dirasakan masyarakat sehari-hari. "Misalnya penipuan online," ujar Vrameswari
"Terakhir kalau Pak Prabowo, orientasi politik luar negerinya saya rasa masih sama sih dengan arah dari yang sebelum-sebelumnya jadi ya emang kayaknya orinetasinya sifatnya kontinuitas saja," tuturnya.
Apa peraturan baru dalam Debat Capres kali ini?
KPU memberlakukan tiga peraturan baru pada debat kali ini. KPU menyebut perubahan aturan didasarkan pada dua debat sebelumnya.
Dalam aturan terbaru, moderator diminta memperjelas istilah dan singkatan yang dilontarkan para capres. Aturan ini diberlakukan, kata komisioner KPU August Mellaz, untuk memperjelas pertanyaan dan pertanyaan yang muncul.
"Memang itu terjadi disepakati bahwa peran moderator akan menjalankan fungsi itu untuk mempertegas terkait akronim atau pun istilah tanpa mengurangi waktu dari setiap paslon," kata Mellaz, Jumat lalu.
Aturan terbaru lainnya adalah penempatan satu mikrofon di podium debat. Pada dua debat sebelumnya, masing-masing capres mendapatkan satu mikrofon.
Perihal terbaru ketiga dalam debat kali ini adalah siaran langsung oleh dua televisi. Regulasi ini diambil setelah kritik soal MNC Group milik Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, yang dianggap mendominasi penyiaran debat capres-cawapres. Perindo pada Pilpres 2024 mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Setelah perubahan penyiaran ini, debat capres ketiga akan ditayangkan secara langsung oleh MNC Group dan Garuda TV.
Selain tiga perubahan tadi, ada pula pembaruan lain menyangkut lokasi. Debat kali ini akan diselenggarakan di Istora Senayan. Lokasi debat terus berubah sejak debat pertama karena tim pasangan capres-cawapres menganggap tempat sebelumnya, yaitu Kantor KPU dan JCC Senayan terlalu kecil.
Debat kali ini merupakan yang ketiga dari rangkaian lima debat, dan yang kedua bagi para calon wakil presiden mengingat sesi debat sebelumnya diadakan untuk para calon wakil presiden.
Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/articles/c51z5g1kv61o
No comments:
Post a Comment